Centre for Internet and Society

GCOS 2009

radha — 2011-04-02T14:44:10Z

The Global Conference on Open Source, held on 26th and 27th of October, 2009 at the Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia was organized by AOSI (Asosiasi open Source Indonesia) and was supported by the State Ministry of Research and Technology and the Ministry Communication Information Technology.

Open Source Cegah Pembajakan Dorong Kemandirian

KabarIndonesia - Free Open Source Sofware-FOSS akan menghapus jejak Indonesia dari ranah pembajakan software propriety yang dari pengguna komputer di Indonesia diperkirakan hanya 4% menggunakan software legal.

"Dari kreatifitas para pengembang software, tak hanya kebutuhan office dan grafis saja, namun kedepan akan sangat memungkinkan bahwa hanya dengan FOSS keseluruhan pekerjaan bidang multimedia dan animasi bisa dikerjakan dengan berkualitas" kata Andi S. Boediman, pendiri International Design School sambil memberikan contoh bahwa film animasi
Big Bug Bunny adalah salah satu animasi yang dibuat dengan software open source blender.

Senada dengan Andi S. Boediman, adalah Gustaff Hariman Iskandar, pendiri komunitas kreatif Commonroom Bandung, Open source adalah solusi bagi pembajakan software propriety. Meskipun Gustaff juga memberikan catatan, bahwa jika open source mau jadi tuan rumah di Indonesia, maka harus ada peningkatan kecepatan akses internet, karena dalam pemakaian software open source, dibutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengupdate program yang dipakai.

Gustaff memberikan pandangan, bahwa di kalangan komunitas kreatif di Bandung, pemakaian software bajakan sudah lumrah terjadi meskipun kini sudah banyak yang menggunakan sofware asli ataupun memanfaatkan FOSS. Dan ajang global Conference on Open Source-GCOS adalah salah satu program yang menurutnya harus menjadi momentum untuk 'membebaskan' masyarakat dari 'penjajahan' dominasi software berlicensi yang tentunya mahal bagi UKM.

GCOS-Global Conference on Open Source yang digelar 26-27 Oktober lalu, mendapat apresiasi laur biasa dengan mendatangkan tamu dan pembicara dari berbagai negara. Sunil Abraham misalnya, pembicara pada asal India untuk sesi Making Opensource The Driver for Development, merasa terkesan dengan sambutan masyarakat dan pemerintah Indonesia yang luar biasa, bahkan telah terbentuk komunitas open source di Indonesia yang cukup besar sehingga dapat menyelenggarakan GCOS. Sunil, juga bangga dapat berbicara di forum internasional bersama pembicara lain yang menurutnya seperti berbicara di India, karena disini juga berhadapan dengan problem dan karakteristik masyarakat yang hampir sama, butuh software murah untuk saving cost.

Open Source adalah sebuah fenomena, yang menurut Direktur Aptel ICT Depkominfo, Amalia Abdulah, bukan lagi alternative tapi pilihan. Dan kepentingan pemerintah adalah memfasilitasi, mendorong pemakaian software legal yang sesuai kemampuan daya beli masyarakat, bahkan gratis seperti free opensource software-FOSS.

Pasca surat edaran Menpan bulan maret 2009 lalu, sudah ada sekitar 100 lebih pemerintah daerah yang mengajukan permohonan untuk menggunakan open source dan Depkominfo Bersama KNRT [Kementerian Negara Riset dan
Teknologi] mengadakan pelatihan SDM mulai dari mengoperasikan software untuk perkantoran, sesuai kebutuhan administrative pemerintahan.

Apa yang dilakukan dalam sinergi Depkominfo, KNRT, Depdiknas, Men PAN adalah sebuah komitmen, bahkan tertuang dalam program dimana pada Desember 2011 ditargetkan pengaplikasian open source di seluruh jajaran instansi dapat terwujud. Keinginan pemerintah tersebut bukan pula tanpa dasar, dengan isu utama dalam open source adalah low cost, mencegah
terjadinya pembajakan software, dan mampu memberikan keuntungan bagi Negara. KNRT misalnya yang secara bertahap mengaplikasikan open source sejak 2005, telah menghemat biaya pembelian licensi sebesar 40% dan bisa ditingkatkan menjadi 60%.

Ternyata tak hanya menjawab kebutuhan kalangan UKM yang ingin berhemat memangkas biaya operasional namun tetap berada pada jalur legal, ternyata juga memberikan kontribusi penghematan anggaran bagi pemerintah Negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan memanfaatkan software open source yang bersifat terbuka dan bebas untuk dikembangkan, seharusnya juga menjadi motivasi bagi bangsa indonesia untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan software yang dibutuhkan dunia teknologi informasi, yang apada akhirnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah yang telah memulai aplikasi open source meski hanya berbekal surat edaran Men PAN, mungkin perlu meningkatkan komitmen dan dedikasinya dengan penerbitan regulasi lebih mengikat dan ’memaksa’ yang didalamnya tak hanya berisi himbauan, namun juga proteksi.

Dan jika Depkominfo dan Depdiknas dapat bersinergi melalui program pendidikan open source, akan menjadi awal yang baik memperkenalkan dan mengajarkan open source sebagai sebuah wujud kemandirian bangsa yang tak lagi terjajah secara teknologi.

Betty Alisjahbana dari AOSI [Asosisi Open Source Indonesia] dan Lolly Amalia selaku Direktur Sistem Informasi Ditjen Aptel Depkominfo, kedua belah pihak telah saling bertemu visi dengan 'keroyokan' melaksanakan GCOS secara bersama-sama, diantara kedua pihak telah ada kesepakatan saling membantu aplikasi Open Source di seluruh Indonesia.

Untuk mengatasi kendala profesionalitas AOSI dalam memberikan layanan sebagaimana tuntutan kebutuhan saat ini, Betty bahkan sedang dalam proses mengorganisir kekuatan-kekuatan di dalam AOSI untuk bernaung didalam sebuah payung badan usaha profesional, jadi bukan lagi komunitas penghobi open source saja.

Lebih jauh pandangan Onno W Purbo, penggiat open source, free open source software [FOSS] harus menjadikan Indonesia sebagai 'Knowledge Based Society', menggunakan pengetahuannya untuk bisa berkarya. Dari pihak pemerintah, telah dicontohkan oleh Kementrian Riset dan Teknologi (KNRT) dalam penerapan eGovernment secara menyeluruh dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien untuk meminimalisir korupsi di lingkungan pemerintahan.

Dalam bincang-bincang dengan Ditjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo Ashwin Sasongko, ia mengandaikan Free Open Source Software seperti air mineral yang bisa diambil gratis dari pegunungan, tapi distribusi dan pengemasannya bayar.

Sun Microsystems melaporkan perkembangan potensi pengguna FOSS, sejak tahun 2008 telah terjaring komunitas OSS dari Java dengan lebih dari 15.000 pengguna dan hampir 10.000 pengadopsi pemula penggunaan OSS dari 150 perguruan tinggi serta 70 sekolah menengah. Tampaknya, aktifitas AOSI yang menyebarkan ribuan komputer dengan aplikasi FOSS ke
sekolah-sekolah mulai terlihat hasilnya.

FOSS hadir menjadi solusi di tengah upaya menekan pembajakan software proprietary dengan memasyarakatkan software legal ,di sisi lain juga membangun susasana kompetitif di tengah usaha untuk membangun kemandirian bangsa.

Link to original article

For more details visit https://cis-india.org/news/gcos-2009

Handy Origins of the winds of change

radha — 2011-04-02T14:59:01Z

A seminar in Bangalore revealed how mobile technology is being harnessed across India to bring about development and social change, reports Shrabonti Bagchi - DNA (6th Sept, 2009)

The Internet, for all the celebrated changes it has made in our lives, still had limited penetration in our country with about 80 million, largely urban and prosperous users. This severely limits its viability as a vehicle of development and social change. The mobile phone, on the other hand, has 400 million users in the country, and has undoubtedly become the first mode of communication in India to gain almost universal reach, cutting across barriers of location, region, community and social classes.
“The mobile phone has unprecedented penetration into classes of society that were largely unconnected with the outside world till now,” said Sunil Abraham, executive director of the Centre for Internet and Society, which along with Mobile Monday Bangalore, the Bangalore chapter of a global community of wireless industry professionals, organised a seminar, “Mobile Technology 4 Social Change”, in the city recently.
The idea for the event came from one of the co-organizers, Mobileactive.org, which is a network of NGOs interested in taking advantage of the mobile telephony revolution to bring about changes, informed Abraham.
Attended by NGOs, non-profit organisations, researchers, donors, and of course, mobile application developers, the seminar intended to throw open doors of communication between these varied groups of people.
Take the case of IFFCO Kisan Sanchar Limited (IKSL), for instance. This farmers’ co-operative formed under the aegis of fertiliser manufacturer IFFCO has tied up with cellular service provider Airtel to develop a special SIM card which enables users to receive voice and text messages everyday containing nuggets of information about various farming practices. It has around 2,75,000 subscribers in Karnataka alone, informs IKSL state manager G Raghunatha, and has made a huge difference to the lives of farmers.
A similar case is related by Subbaih Arunachalam who is involved with the MS Swaminathan Research Foundation, which has tied up with Tata Tele-services and Qualcomm and telecom developer Astute to create special GPS-enabled mobile phones (costing less than Rs.3, 000) that helps fishermen track weather reports, send out emergency messages in case they are lost at sea, etc., and also engage in price-point discussions with local wholesalers.
Several NGOs have also been quick to utilise the advantage of the versatility and ease-of-use of the mobile phone to disseminate vital information. Sreekanth Rameshaiah, director of Bangalore-based NGO Mahiti, spoke of an endeavour started by his group in Calcutta called My SME News which targets small and micro enterprises, sending out customised information for 11 micro-industries through text messages in the local language. They also plan to launch a voice platform soon.
Mobile payments brand mChek started an initiative on similar lines in Bangalore. The company uses its SMS-based mobile payment technology, which is embedded on all new Airtel and Docomo SIM cards, to enable slum dwellers to access banking and explore micro-finance options through micro-finance institution Grameen Koota.
Valerie Rozycki, head of strategic initiatives at mChek, said, “Access to low-cost banking over the mobile and being enabled with safe ways to save and convenient ways to make payments is life-changing for these customers. This is a sustainable business model to serve the un-banked and under-banked. So, these services will continue to thrive."

Let’s raise our mobile phones to that.

For more details visit https://cis-india.org/news/handy-origins-of-the-winds-of-change

Highest wiki taker

radha — 2011-04-02T15:04:18Z

Bangaloreans are beginning to debate if Wikipedia is a reliable source of info, reports Shweta Taneja. TimeOut Bangalore, published an article on the upcoming WikiWars event that the Centre for Internet and Society is organising in January 2010. Nishant Shah, Director Research, was interviewed for his views and ideas about the event and the rise of Wikipedia as a global knowledge production system.

Link to the original article on the Time Out site.

“When we use the term Wikipedia, most of us mean the English version of it,” said Hari Prasad Nadig, a 26-year-old software professional. “It’s only in the last couple of years that even editors [of the popular online encyclopaedia] have started working on regional languages.” Nadig is one of several wiki editors who, much like the encyclopaedists in Isaac Asimov’s Foundation series, are dedicated to putting together unbiased and objective information about India in English and other languages. Authenticity and accuracy of information being a subject of serious contention, Wikipedia flags dubious-sounding articles and invites editors from across the world to ‘cleanup the article to meet its quality standards’.

Nadig started as an editor for English Wiki on topics related to Kannada and Karnataka five years ago, but soon saw the need for articles and pages in regional languages. While the new Kannada and Sanskrit Wikipedias have been online for a few months now, Nadig also found himself making note of several problems that they had begun to face – the biggest being an affair commonly referred to as “WikiWars”, fought over the need to keep information accurate. To discuss such issues, and to present problems being faced by regional language Wiki groups like Nadig’s, the city’s Centre for Internet and Society, which has become a centre for Wikipedians to meet every month, has announced plans to host a conference called WikiWars in January 2010 (in association with the Institute of Network Cultures, Amsterdam), for which the registrations open this fortnight.

“The open structure of Wikipedia has led to warring factions when it comes to the content on important issues,” explained Nishant Shah, Director-Research at CIS. For example, when Bangalore was renamed Bengaluru, there was a quick succession of edit-wars, he said, where the proponents and critiques of the move constantly kept editing and changing the information provided by other parties. “In the absence of an editorial board, these wars create the neutral point of view that assures objectivity in content,” he said.

The event WikiWars will aim to bring together perspectives, approaches, experiences and stories on such concerns, he added. “The platform is not only for active Wikipedians, but also for people who have the ability to critically examine Wikipedia.”

Nadig explained that several writers and administrators work to protect the Wiki pages, so that no unauthorised changes can be made. But many of these writers are yet closed to the ideas of online communities and concepts of user-generated content. “The subject should be open to changes by others – that is the democratic way,” he said. Like in any open system, there is a pressing need to look at Wikipedia holistically, and what it means for different groups of people. Shah agreed, “On one hand, people swear by this peer-to-peer system of knowledge production and sharing, looking at it as a symbol of the information revolution. On the other hand, people question the validity and authority of the Wikipedia to serve as a global system of referencing, questioning the lack of structure in the system.”

Nadig further explained that the concerns are most relevant to new initiatives like the regional language Wikis. “The numbers of articles on the Kannada Wiki have now crossed 6,000 pages,” he observed. But most of the problems that Nadig’s facing are because most regional language editors tend to treat the Wikipedia as a print medium rather than a dynamic online one. “People still do not understand how the Wikipedia works, and tend to treat a page like traditional media – where once printed, it cannot be changed, edited or questioned,” he explained. He added that there is a shortage of good editors as well, who can actively question and participate in projects: “Many people need the technological ability to edit, and understand how Kannada functions online.” To improve the technical skills of editors, Nadig also works offline, conducting hands-on training sessions. He now holds sessions for newbie Wikipedians, and trains them to use programs for editing and writing in regional languages.

But the main impediment for regional Wikis is that the community is broken into sub-groups, said Nadig. “If you want to work with the government and other organisations, you need a formal setup for Wikipedia, which can approach and actively engage them,” he said. Shah is hoping that the WikiWars conference will address this concern, including other issues like economic practices based around Wikipedia, the nature of freedom in usage, for instance in oral histories and unconfirmed information sources, and the space for dissent in the medium. He added that the event will aim to build a “knowledge network” that will start larger discussions, and also work to create public awareness.

Registrations for WikiWars are now open.

For more details visit https://cis-india.org/news/highest-wiki-taker

Imagining the Internet – A History and Forecast

radha — 2011-04-02T14:26:36Z

Workshop: A Rights-Based Framework - Open Standards - A report on the workshop by Senior segment producer, Janna Anderson - IGF 2009 – Egypt – Sharm El Sheikh (Nov 15th, 2009)

Workshop description:

This workshop tackled the open-standards issues being faced now and those that are likely to be encountered in the

future by governments, consumers and the public. It addressed portability and interoperability, which affect everything from personal identities to communications protocols, documents, multimedia, databases and hardware.

Workshop participants included:

Tim Berners-Lee, founder of the World Wide Web Consortium, Web Foundation; Steve Mutkoski, director of standards and interoperability for Microsoft; Rishab Ghosh, Open Source Initiative board member, program leader of FLOSS (Free/Libre and
Open-Source Software) UNU-MERIT, The Netherlands; Renu Budhiraja, director of E-Governance Group in the government of India's Department of Information Technology; Sunil Abraham, director of policy for the Centre for Internet and Society, Bangalore, India.

November 15, 2009 - The public's right to knowledge generated by their governments was a key focus of this discussion of standards and interoperability, kicked off with an opening statement by World Wide Web inventor Tim Berners-Lee. "This year, in 2009, I have been asking governments to put their information online," he said, referring to a talk he gave earlier in the year at TED (the annual Technology, Entertainment, Design conference). He said citizens deserve to have access to the valuable data being produced by and for their governments.

Berners-Lee was busy on Day One of IGF 2009. He had spoken at an earlier session on the mobile Internet, and he later delivered an opening keynote at which he whipped out his smartphone and said he was going online to Twitter to officially announce the creation of the World Wide Web Foundation.

Many democratic governments have begun to publish much more detailed and complete sets of public data online over the past year. It has been one of the hallmarks of the first year of the Obama Administration in the U.S.

Renu Budhiraja, director of e-Governance in the government of India's Department of Information Technology, was enthusiastic about her government's work to share knowledge.

"National policy should be based on open standards," she said, urging that all government services should be equally accessible. "Objectives are to take a holistic view, avoid duplication of effort, build solutions that are scalable and make them replicable. The ideal is to provide a window to government for citizens to make it available in an open, accessible way."

"We must consider citizens' rights when we consider open standards," said Sunil Abraham, director of policy for the Centre for Internet and Society, Bangalore, India. He was critical of proprietary software and hardware, saying they constrain access and the rights of citizens to access information. Abraham founded Mahiti, which aims to reduce the cost and complexity of information and communication technology for the non-profit organizations and the voluntary sector by using free software. He said that in many developing countries people are not able to shift to use of free software because of practical barriers of
politics and economics tied to intellectual property rules.

Steve Mutkoski, director of standards and interoperability for Microsoft, said improving the process of making government data transparent and accessible is complex, and it goes beyond challenging the royalties charged by IP owners. "Technical aspects are a very small part of the issue," he said, ticking off examples of typical difficulties originating in political and legal realms. "The bigger issues include the 'file cabinet mentality' of governments, and then there are the problems with legacy software and hardware."

Mutkoski said applications and devices for which standards have already been established also suffer from a lack of interoperability in implementation. "There are gaps in standards, ambiguities," he said. "Not every standard comes fully baked and ready to go. Looking back at WiFi, that certainly wasn't the case." He said he has studied the processes behind the establishment of thousands of standards, and his work has shown that the best standards are produced in a transparent ongoing process in which they are allowed to evolve as needed.

Mutkoski noted that there many tough issues still to be addressed in the reform of public-information systems. "It's a better approach to focus on the broader architectural framework," he said, suggesting governments go back to square one to consider information delivery that is people-centered. "The focus should be on citizen-centric government. What if they want to use Twitter, what if they want to use Facebook to access their information? Those are things we are going to have to take into account."

Rishab Ghosh, program leader of FLOSS (Free/Libre and Open-Source Software) at UNU-MERIT, said intellectual property laws and monopolies impact interoperability and standards and thus they impact access to knowledge. He talked enthusiastically about the smart-card system developed by the Indian government, noting it "will save billions of dollars," and adding that with interoperability there are cost savings as well. He noted that intellectual property regulations can interfere
with the delivery of information.

"Information technology is now so universal that even the poorest subsistence farmer is impacted, because the Internet is driving and providing a basis for everything that goes on today," he said. "We are all being impacted by Internet standards. Imagine if you to go a city office in Cairo or Sharm El Sheikh and you want to register the birth of your baby or your marriage or something like that, and there's a parking lot there and the government says your car has to be a Ford or you can't
park there. This sort of thing would never happen in other realms of technology or procurement - if it does, it is seen as corrupt practice, but in software it happens all the time. Software has a tendency toward natural monpolies, and there is also a tendency to focus on the engineering of it rather than the social effects. The choices made in the technology has an impact on millions or billions of people today... We should ensure the citizens shouldn't have to buy software from anyone
in particular to be able to get access to that data."

Internet, first source of credible information about A(H1N1) virus

radha — 2011-04-02T15:10:40Z

An article was publised in The Hindu, 16th August '09 on how the internet has evolved as a de facto information system around the world and in India. Nishant Shah, Director- Research, CIS, has provided inputs for the article.

The internet evolved as de facto information system around the world and in India. Dedicated users put out hourly updates.

There was no missing it. Anywhere you turned these past few weeks, the pig was all over the place. At least the virus, once born of swine, now mutated into the A(H1N1) influenza was painting the towns a feverish red.

There was information, and misinformation, about the virus via the TV, newspapers and internet. For much of the community in the cities, at least, the net-enabled community, the www has been a huge source of information. While it cannot be denied that it has contributed to some of the panic that has defined this epidemic or near-epidemic, it has oftentimes also been the first source of credible, scientific information on how to prevent an A(H1N1) infection and to handle it.

The internet has now evolved as the de facto information system for a significant and growing population around the world and in India, says Nishant Shah, Director of research, Centre for Internet and Society, Bangalore.

He says that in the last two decades internet technologies have played an important role, both in creating safety havens for people to come, discuss, voice their fears and get responses to their queries, as well as in initiating rumour mills which sometimes create great panic attacks.

Melissa Davies wrote in Nielsen Online (http://blog.nielsen.com) in May 2009 .. the buzz volume about swine flu in the blogosphere was still on its meteoric climb, far surpassing discussion levels for the peanut butter/salmonella scare that happened earlier this year…

She adds that a measure of the extent of Internet engagement regarding swine flu is Wikipedia. The sites page on swine influenza has been updated hundreds of times this week. Wikipedia created a separate page focused on the 2009 swine flu outbreak for current information that page has been updated 119 times as of early on May 1.

Not to leave the social networking sites out of the picture, she mentions that there were more than 500 Facebook groups dedicated to Swine Flu as early as May 1. On Twitter, Swine Flu mentions topped out at a rate of more than 10,000 tweets per hour earlier in the week. Dedicated users such as @Swine_Flu_Vrus, and @CDCemergency put out nearly hourly updates from across the world.

Social networking

Social networking fora also became a sort of platform for those who were quivering with fear to seek advice. G-chat and Facebook status messages were in the flu vein: Have cough. Need Mask? ... I have fever and cold. Is it the S.flu?

Apart from lists of symptoms and helplines, many What to do if you have the Swine Flu kind of advisories cropped up online in no time, some culled from information put out by the World Health Organisation and the CDC. This seemed to have assuaged some in a tizzy about the flu.

Keywords: Internet, A (H1N1), credible information, swine flu, Centre for Internet and Society.

More information is available on the following url: http://beta.thehindu.com/sci-tech/internet/article3572.ece

For more details visit https://cis-india.org/news/internet-first-source-of-credible-information-about-a-h1n1-virus

Internet sceptic? Go get a life

radha — 2011-04-02T14:49:11Z

Fifty years down the line, generations will laugh off the paranoia about the Internet - an article by Nishant Shah in the magazine Down To Earth

If there is one thing the Internet can claim uniqueness for, it will be for the fact that never in human history has a technology been charged so much with being the object of obsessions, compulsions or psychological disorders. We have never really heard of a print addict. We do have bibliophiles and cultural gurus. The camera has been duly appointed the most effective form of preserving memories. Its presence at all occasions, or even in the ordinarily mundane, has been accepted as a protocol. Photographers might spend days in dark rooms and morphing memories for posterity but we haven’t yet heard of a camera addict who needs a rehab.

How does the Internet, then, achieve this dubious status of being heralded for generating the Internet Addiction Disorder? The term, coined as a hoax by Ivan Goldberg as a satirical comment on the easy ‘disorder-isation’ of practices by contemporary psychiatry, has unfortunately ended up becoming what it critiqued: pointless, devoid of meaning, and backed by questionable research and studies by groups with vested interests.

What is the Internet Addiction Disorder? The first set of answers that list physiological descriptions such as dry eyes, carpal tunnel syndrome and repetitive stress injury shall be summarily dismissed because these are not specific to the Internet. They are associated with lifestyles, postures and lack of awareness among the users about their physical engagements with technology but cannot, in any way, be a part of the psychological disorder under scrutiny.

So, ask the question again. The answers we get are: gambling, watching pornography, inappropriate time spent on social networking and email, chronic dependence for information, shopping beyond limits, excessive gaming and recreation online and neglecting different parts of life, and work. The list continues, but leaves us slightly baffled.

Surely critiques must know people used to gamble—we have made a nation of TV audience watching people gamble their lives, dignity and relationships on the camera—way before the Internet. Are they naive enough to think pornography and adult sex industries were lying low before the Internet came into play? In the increasingly urbanized spaces that we occupy, the need for social networking is inversely proportional to the reduced mobility, time and spaces of social interaction. In such cases, social networking is a tool that fulfils the human need to know we are not alone.

Anybody who is making claims about the Internet leading to excessive shopping is confessing they haven’t been around since plastic money was invented. And if somebody is avoiding responsibilities, it is a problem that will persist with or without the Internet.

The Internet is only a gateway to these and other interesting (and sometimes disturbing) cultural products, trends and fashions. We have never called for banning print as a technology because people use it to publish sexual material. The TV is going strong with celebrities gambling their lives and choosing spouses in front of an audience. Digital cinema and portable media devices have ensured that movies can be seen almost anywhere.

The fact is we depend on technologies of the time. These technologies, like the Internet, offer us possibilities and potentials for expression, cultural production and dissemination, information and communication, and each technology has its own inherent potential for abuse. The anxiety about technology is not new. Carolyn Marvin’s fascinating account, When Old Technologies Were New, shows how the telephone was supposed to make our children more furtive, our women more gossipy, our men more promiscuous and our society more detached and less civil.

The editor of a Philadelphia newspaper in 1894 had cautioned his readers “not to converse by phone with ill persons for fear of contracting contagious diseases.” Ridiculous as it sounds to us who have grown up with universal telephone technology, these concerns were grave and important to the people in those early days of telephones. Fifty years from now, generations are going to look at the contemporary paranoia around Internet addiction in a similar way and wonder what the fuss was all about.

Link to the article in Down to Earth

For more details visit https://cis-india.org/news/internet-sceptic-go-get-a-life

IPv6: The promises and challenges

radha — 2011-04-02T14:45:40Z

An article by Pranesh Prakash, Programme Manager at the Centre for Internet and Society, in the DNA Mumbai edition (4th Nov '09)

What is IPv6?

Internet Protocol version 4 (IPv4) is a standard defined in 1981, which is central to the Internet, allowing vastly different computers on vastly different kinds of networks to communicate with each other. (Think of how diplomatic protocols enables diplomats from vastly different cultures to communicate effectively by agreement on certain common minimums (such as a handshake, etc.).) IPv4 was defined when there were relatively few computers, and even fewer connected to networks. Many things have changed since then, with one of the most important change being the burgeoning of the Internet and the World Wide Web. Each computer on the Internet has something known as an IP address. Each 'packet' of data transmitted over the Internet must have associated from and to IP addresses (which can sometimes be ranges of addresses). IPv4 can accommodate 4,294,967,296 (2^32) unique IP addresses, whereas IPv6 can handle 340 undecillion (2^128) unique addresses. When you consider that every device with Internet connectivity has an IP address (from laptops to Blackberries to even alarm clocks), a lot of IP addresses are required. Since the early 1990s, people have been talking about some of the limitations of IPv4, the primary one being the lack of expandability of IPv4.

Benefits of IPv6

Greater number of computers on the Internet, as it uses more
Better reliability and security, as IPSec, a protocol for authenticating and securing all IP data, is built into IPv6 as a default.
More efficient and thus faster than IPv4. Despite carrying much more data, IPv6 packets are simpler to route (just as addresses with pincodes are easier for post offices to handle).
More features can be added more easily. If at a later point of time more features are required, those can be added without a whole new protocol being designed.

What all does the shift to IPv6 require?

IPv6-capable Internet Service Providers providing consumers IPv6 addresses
IPv6-capable networking hardware (modems, routers)
IPv6-capable operating systems on consumer devices (smartphones, computers, etc.)
IPv6-capable websites, which depends on (1)

Apart from IPv6 capability, at some point the shift to IPv6 must happen, since IPv4 and IPv6 are not compatible. Translators, which allow an IPv6 address to be understood by a computer using IPv4, do exist, but they are quite expensive to deploy. Currently, it is estimated that around 1% of the world's Internet traffic is conducted using IPv6. The most successful example of IPv6 being used on a large scale was the 2008 Olympics where all network operations (from security camera transmissions to a special IPv6 website). So why haven't more ISPs shifted to IPv6? Because of network externalities. While telephones make sense, being the only person in the world with a telephone doesn't. Similarly, while IPv6 is the way for the future, it only makes economic sense for ISPs to shift (or even prepare for the shift, by using translators) when there are plenty of others using IPv6. While some ISPs (like Sify) are already prepared for the shift, others need to gear up. Importantly, the government step in to encourage (and, perhaps, at some point, mandate) this transition. Following the governments of the US, EU, and China, the Indian government too sees the immensity of this shift, and has tasked the Telecommunication Engineering Centre (TEC) of the Department of Telecommunications to take the lead in this. The TEC has convened meetings with experts, and thus India seems to be on the right track.

What does all this mean for you?

Perhaps a lot or not very much, depending on how you look at things. Most modern modems and routers (which are usually provided by your ISP) support IPv6, but are, by default, configured for IPv4. Many smartphones don't work on IPv6, but generally phones have a shorter shelf life and chances are that market forces will goad manufacturers to support IPv6 by the time the IPv6 Internet becomes more popular. Thus, while IPv4 addresses might be find themselves near the end of their natural life within one to three years, they will live on thanks to various mechanisms that translate IPv4 to IPv6 (which won't work well with certain applications such as peer-to-peer file-sharing). Eventually, even those translators will have to be abandoned if we are to embrace a brave new Internet.

Link to the original article

For more details visit https://cis-india.org/news/ipv6-the-promises-and-challenges

Lawyers get socially involved: The Right to Read

radha — 2009-12-03T09:49:08Z

Thursday, 03 December 2009 by Tanuj Kalia (www.legallyindia.com)

"Imagine life without books, without having anything to read. Wouldn't it get suffocating?" asks Moiz Tundawala, a visually impaired student at NUJS Kolkata.

A number of engaged lawyers have been working hard to address the suffocation by trying to make books accessible to all in the Right to Read campaign.

"Just place yourself in the shoes of the print disabled and try evaluating," posits Tundawala. "Why deprive them of a fair opportunity to participate in society especially when you have the technology to make things easier?"

By contrast the situation as it stands today in India is simple: if you can not read printed text for whatever reason, most books will remain forever closed to you.

Pesky laws

And while technology is making headway towards accessibility it stumbles upon myriad legal roadblocks.

The biggest spoilsport is the India Copyright Act, which does not explicitly permit the conversion of books into accessible formats without breaching their copyrights.

Three organisations active in the field have now joined hands to launch the Right to Read campaign in India, following the eponymous global campaign by the World Blind Union. The Indian campaign is supported by social enterprise Inclusive Planet with its first product BookBolé, the Center for Internet and Society (CIS) and the non-profit organisation Daisy Forum of India.

And throughout lawyers have been vital in getting the campaign off the ground.

"We believe that the right to read is a fundamental right and persons with disabilities should be able to enjoy this right just like any other person," says CIS programme manager Nirmita Narasimhan. She is an LLB graduate of Campus Law Centre, Delhi University and has years of experience in working in the courts and with intellectual property (IP).

"Nearly 70 million print disabled Indians are being deprived of this right because they are unable to read in the same manner as other persons," she continues. "This goes against our constitutional guarantees of rights to equality and non-discrimination."

The movement does not restrict itself to the blind and visually impaired and the Right to Read campaigners are quick to point out that the term print disabled is a wider term and includes persons who have dyslexia, learning disabilities and persons who due to physical disability are unable to hold books or turn pages.

The campaign therefore aspires to reach to all those who do not have access to knowledge due to the non-availability of books in accessible formats.

Technology's outer limits

Inclusive Planet's co-founder and policy head Rahul Cherian is also the founder and managing partner of IndoJuris Law Offices.

He and Narasimhan co-wrote a letter to the IPR Division of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI).

In it they explained why formats like audio files and Braille cannot fully address the issue of accessibility and what should be done about it.

"Audio files have to be played serially and navigation is severely limited. In the case of Braille, the printing costs are expensive and reading a Braille book is up to 4 times slower than a normal book," they wrote.

"Moreover, Braille is extremely difficult to learn if you lose sight at a later age, and persons using Braille can communicate only with others who know Braille. Braille cannot be used by persons with other print impairments such as dyslexia or persons with physical disabilities".

Perhaps more innovative technologies are necessary but technology also has some serious limitations, such as not being able to cater to India's multilingual needs, points out Narasimhan.

Tundawala's first-hand experience with technology is instructive.

"Audio brings in the human element," he says, "but a lot depends on the reader. Some are naturally good readers, some others are not. Listening to monotonous voices is not at all enjoyable."

Cost is a big hurdle too. "A wonderful device that is in the markets in places like the US is the portable reader. It is a hand held device and comes with a camera with OCR (Optical Charachter Recognition) and TTS (Text To Speech) installed on it. How I wish to get hold of it. But this comes at a whopping two thousand dollars", says Tundawala.

Even screen reading software that converts the text on screen to speech such as JAWS for Windows comes at a mind-boggling fifty thousand rupees.

The co-founder and CEO of Inclusive Planet Sachin Malhan, who is perhaps best-known for starting up the CLAT preparation service Law School Tutorials after a stint in a law firm, defends technology.

"Any large solution will have imperfections," says Malhan, "but one must keep in mind how small these obstacles are when compared with the opportunities."

Being Good: the subtle art of Dharma

Issues of cost and accessibility are serious. Inclusive Planet, which is run as a for-profit social organisation, will face the challenge of making its first product BookBolé pay for itself.

Cherian is optimistic. "The cost of printing, stocking and distributing books which is huge in regular books is virtually nil in our model," he says.

"We are in the process of convincing a few publishers about the possibility of tapping into the needs of the millions in need of books in accessible formats. The World Blind Union has given the phrase 'Same day. Same price' for books to be made available to the print disabled and we want to live up to it."

And going by the magnitude of response BookBolé has been able to generate it already sounds like a success story.

Cherian told Legally India that Inclusive Planet has five new products and projects lined up for the disabled. Two among these will cater exclusively to needs of the visually impaired and according to Cherian will truly revolutionize the ecosystem for the visually impaired, making their world happier and more inclusive.

Tundawala, however, disagrees with this approach and argues: "If we start selling technology through the market mechanism, it may not serve the needs of the vast multitude."

Legal Samaritans

The Right to Read has journeyed well and is picking up momentum with legal activists forming the vanguard.

"The prominent people behind our freedom struggle were lawyers so the legal community owes a special responsibility in this case to help bring about a change for the better," insists Tundawala. "Their support will give a sense of hope to millions of individuals that the people who know the law empathise with them and think the way they do about this problem."

For Cherian help from the corporate sector has made life easier. "None of this would have been possible without the collaboration of corporate lawyers. Corporate lawyers have helped in the legal research and strategy."

Delhi Chalo!

The Indian campaign, which was launched in September, is also closely allied to the global debate and involves many issues and organisations.

"We are actively involved in The Treaty for the Blind, Visually Impaired and other Reading Disabled presently tabled before the Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) at the WIPO and are working with the World Blind Union to help from an India level," explains Nirmita.

She adds that earlier this month they also organised a meeting with the Director General of WIPO in Delhi and submitted a statement document on behalf of the Indian visually impaired community.

And the Right to Read, explains Cherian, will soon be taken up to India's Human Resources Development (HRD) minister Kapil Sibal.

"We plan to organise 4 more road shows in different cities, culminating with a large event in Delhi," he says.

"We will also be submitting a research paper to the HRD Ministry on the constitutional, domestic and international law compulsions that require the amendment of the copyright act for the benefit of persons with disability."

Sign the Declaration and express your support at the Right to Read campaign website. If you needed any other incentive, today is World Disability Day.

Link to the original article

For more details visit https://cis-india.org/news/lawyers-get-socially-involved

Manglore: State-level 'Wiki Academy' Daylong Seminar at St Aloysius

radha — 2011-04-02T14:58:06Z

Daijiworld Media Network - Mangalore (RS/SB)

Mangalore, Aug 22: For the first time in India, Wiki Academy, a workshop based on usage of Indian languages, editing and its applications in academics of Wikipedia- the free online encyclopedia was held at Eric Mathias hall in St Aloysius College here on Saturday, August 22.
The daylong seminar based on talks and presentation was inaugurated by representatives from Wikipedia, Dr Prashanth and Hariprasad Nadig. Speaking after the inaugural, Dr Prashanth said that main feature of the Wikipedia is that the control is in the ends of end user and not seller. It is popular among the users for its style presenting information and accessibility that is user-friendly, he said.
The Wikipedia that started with a few hundred articles, now has over 13 million articles in over 100 languages including three million articles in English written voluntarily by college students, doctors and various professionals, he said. The Wikipedia also includes articles in Indian regional languages such Kannada, Tamil, Malayalam and Telugu among others, he added.
Fr Swebert D Silva, principal, St Aloysius College said that Wikipedia plays a role that is very similar to the library which is that giving detailed information on the topic required. Students’ involvement with the Wikipedia helps improve their writing skills. The era of internet and blogging has helped students and youth express themselves more clearly, he said and called on students to improve their writing skill contributing to Wikipedia.
Fr Richard Rego, head, Journalism department, St Aloysius College said that it is a golden opportunity for students, professionals, teachers, scholars and librarians to be able to participate in the academy and also contribute and get information from Wikipedia.
Department of Mass Communication, Al-Madhyam, the media forum of St Aloysius College in association with Centre for Internet and Society, Bangalore organized the workshop.

http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=64564&n_tit=Manglore%

For more details visit https://cis-india.org/news/manglore-state-level-wiki-academy-daylong-seminar-at-st-aloysius

Mumbai no longer ‘meri jaan’

radha — 2011-04-04T06:52:29Z

Why online (and offline) activism after 26/11 never took off; what should have been done to mobilize people - an article in the Livemint by Seema Chowdhry and Samanth Subramanian - 20th November, 2009

On “One Million Strong for Bombay” (23,601 members), a 9 October post concerned the activist Hansel D’Souza, chairman of the Juhu Citizens’ Welfare Group, the Citizens’ Consensus candidate for the Andheri (West) assembly constituency; an earlier post involved the schedule of the Jazz Yatra. On “The Black Badge for Bombay” (853 members), the last post, from 31 August, wonders if Pakistan is a pawn being used by China against India.

“The idea behind ‘Black Badge for Bombay’ initially was to keep the pressure on so that the reaction to the attacks in terms of government preparedness results in concrete action,” says Somasekhar Sundaresan, the group’s creator. “The government has now set up a combat force in Mumbai, which was the stated immediate objective of this movement and
pressure group. After that, we needed to move on.”

Sundaresan admits that the posts have not been updated more frequently because he hasn’t worked hard enough to get people interested in newer issues. “Most of my discussions about civil rights movements are restricted to five or six friends who are members of this Facebook group too,” he says. “It is easier to talk to them because I meet them
professionally and personally often.” “The Black Badge for Mumbai” has also been unable to organize offline meetings.

What these groups lacked, according to Sunil Abraham, executive director of the Centre for Internet and Society in Bangalore, was a dedicated team to keep the momentum going. “They don’t have intelligently incremental action points that keep their audiences increasingly engaged,” he says in an email interview. “The creators often underestimate the importance of offline activities that will keep their audiences motivated. Finally, many of them take their membership for
granted and don’t bother sending regular updates or even an occasional thank you.”

It was perhaps the need to sustain momentum that drove some of the offline citizens’ groups into the political sphere. Anil Bahl allied his Let’s Rebuild India with the Professionals Party of India. A group called Jago Mumbai turned into the Jago Party, which fielded a candidate in the Lok Sabha election from north-west Mumbai. (He lost.) “We decided that we couldn’t do anything alone,” says Bhuresh Barot, a working member of the Jago Party. “You need to be in power to do anything.”

As his party’s south Mumbai coordinator, Barot witnessed a rapid dissolution of voter outrage back into voter apathy; in the Lok Sabha election, the turnout stood at 43.3%. “The main reason seemed to be that voters thought they already knew the ideology of every party,” Barot theorizes. “And they decided they simply didn’t have faith in the candidates.”

Link to original article

For more details visit https://cis-india.org/news/mumbai-no-longer-2018meri-jaan2019

Native plays

radha — 2012-01-03T11:08:46Z

Online activist groups are helping change perceptions about the internet generation, says Shweta Taneja, Time Out Bengaluru.

In May 2008, Anivar Aravind, a Bangalore-based software consultant, came up with a strategy to petition for the release of Binayak Sen, the human rights activist who had been jailed by the Chhattisgarh government exactly a year before, in May 2007. Sen, who is known for his efforts in defending the rights of tribal and underprivileged people, had been held for alleged unlawful activities, and the detention was declared in breach of international Amnesty laws. Aravind’s ploy, to hasten Sen’s release, was entirely based in the online sphere. He created the website www.binayeksen.net, where he sought to bring together different groups of people protesting against the arrest. “By that time, it had been a year since Sen had been in jail,” said the 26-year-old, “and activists had exhausted all strategies to no avail. The movement needed to be reintroduced imaginatively.”

The website, said Aravind, was a way of using the digital space and creating an information channel to reactivate people towards the cause of freeing Sen. The website’s team went on to populate pages on social networking sites like Facebook and Twitter, to call for nationwide protests on specific dates. “We even provided posters and updates on local protests to facilitate people getting together,” said Aravind. Two years after the activist’s arrest, the online movement had resulted in over 60 different protest events. Sixteen of these protests were held outside the country, observed by NRIs outside various Indian embassies. On May 25 this year, Sen was released on bail. “It was the combination of mobilisation of audiences on the web and taking that protest offline and onto the streets that worked,” reflected Aravind.

For Nishant Shah, director of research at the city’s Centre for Internet and Society, Aravind is one among a strain of online users who fall under the banner of “digital natives”. “People like Aravind, who claim to live within, on, through and by the internet and digital technologies are [called] digital natives,” explained Shah. “You might be connected online, but still not be a person whose crucial social, cultural, political and economic activities, as well as imaginations, are informed by new technologies.”

In an attempt to unravel the concept, the CIS recently conducted an extensive research on the subject. “The available definitions of the term ‘digital native’ were simply based on age – children born after the ’80s, or young power-users of technology from a particular class-bracket,” explained Shah. But that was clearly not the case, realised Shah. To help with the study, CIS collaborated with The Knowledge Programme, led by the Humanist Institute for Development Cooperation, a Dutch organisation. The study aimed to examine the identity of digital natives and to understand the manner in which these natives had turned into “e-agents” of change, constantly finding new ways of engaging with different socio-cultural and political crises through digital technologies.

To explore concerns of such web usage in India, CIS recently conducted a workshop at Ranga Shankara, which involved school children, parents, teachers, activists and artists, before releasing a paper titled “Digital Natives with a Cause?” While the study attempts at busting the perception that digital users are a privileged, upper-class, English-speaking group of people who use the internet only for pleasure, it also helped subvert the idea of a generation that is believed to be largely disconnected from reality and lives in bubbles of social networks and online groups. “This new generation is not being taken seriously enough,” said Shah.

CIS has now announced an international conference – to be held next year – that will invite scholars, academics, NGOs, practitioners, policy makers and activists to explore the various contexts occupied by digital natives. The plan also includes a book that will document various successful campaigns of the kind from across the globe. “The study is a first resource tool that hopes to help researchers and practitioners formulate projects that work on youth-technology relationships,” explained Shah.

The paper “Digital Natives with a Cause?” is available as a free download at www.cis-india.org.

Link to the original article

For more details visit https://cis-india.org/news/native-plays

Now, online books for disabled persons

radha — 2011-04-02T14:58:42Z

An article by L Subramani – Deccan Herald (6th Sept, 2009)

Bangalore: DAISY Forum of India (DFI), who promote talking books in DAISY (Digitally Accessible Information System) format for persons with disability, has provided an accessible consolidated list of DAISY books online for disabled persons across the country to browse.
“At the moment, we have catalogues from Saksham Trust (Delhi), NAB, Mitra Jyoti (Bangalore), BPA (Ahmedabad), Blind Persons Association (Calcutta) and Discipleship Centre. We would get more catalogues in the near future,” said Dipendra Manocha, President DSI, in an email announcement.
Bookbole.com, an online portal designed for persons with disability, is hosting the catalogue. “We have about 600 books in total,” said Nirmita Narasimhan, Project Manager with city-based Centre for Internet and Society (CIS), who have partnered in creating bookbole.
“Accessibility, especially books and printed materials has been a problem for persons with vision challenge. Daisy Talking Books (DTB) have been created to address the dearth of information in accessible format,” Nirmita said. Persons who access the catalogue at bookbole.com can contact the concerned organisation directly and get the book from them.
“On receiving the request for books, we would burn it on a CD (in DAISY format) and post it to the concerned individual. This is the first time we have a consolidated list of DAISY books in the country, which is good for both people looking for books and organisations like us who have been developing them,” Madhu Singhal, Managing Trustee of Bangalore-based Mitra Jyothi.
DAISY format allows readers to access the books both in text and audio format. It is also easier for the readers to understand certain finer aspects of the book such as page numbers. “If someone wants to re-read a particular page in a book, it is entirely not possible in traditional audio format. Whereas, DAISY format lets them know exactly the place they are reading and let them go back and forth quite the same way as an able-bodied person would do with the printed page,” Madhu said.

-DH News Service

For more details visit https://cis-india.org/news/now-online-books-for-disabled-persons

Open Source Peluang tidak Terbatas Industri TIK (GCOS 2009)

radha — 2011-04-02T14:45:13Z

JAKARTA--MI: Perangkat lunak Open Source membuka peluang tak terbatas untuk mengembangkan industri di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri sekaligus sumber daya manusia di sektor TIK. GCOS '09 was organized by AOSI (Asosiasi open Source Indonesia) and was supported by the State Ministry of Research and Technology and the Ministry Communication Information Technology. The Global Conference on Open Source was held on 26th and 27th of October, 2009 at the Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia.

Hal itu dinyatakan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring saat memberi sambutan pada Global Conference on Open Source (GCOS) yang dihadiri sejumlah pakar open source dari berbagai negara di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Tifatul, Free Open Source Software (FOSS) diadopsi dan dimanfaatan pemerintah bukan saja karena model bisnis alami FOSS yang gratis untuk digunakan, bebas sumber kode-nya untuk dimodifikasi dan disebarkan tetapi juga karena kemandirian yang ditawarkan FOSS.

Bagi pemerintah, FOSS juga mengalihkan masyarakat Indonesia dari masalah pembajakan software (perangkat lunak) karena sifatnya yang gratis, sementara software berlisensi (proprietary) seringkali tak terjangkau masyarakat.

Ia menyatakan bangga bahwa perangkat lunak sumber kode terbuka ini tumbuh sangat cepat meskipun sempat mengalami banyak hambatan dalam implementasinya. Banyaknya pakar dari berbagai negara yang hadir dan bertukar pengalaman dalam GCOS ini, lanjut dia, diharapkan mampu menghilangkan segala hambatan dalam implementasi FOSS di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) Betti Alisjahbana mengharapkan FOSS bisa sukses diimplementasikan di Indonesia dengan memperkuat komunitas open source.

"Kami berharap Indonesia bisa mengambil manfaat maksimum dari FOSS yang semakin berkembang di dunia untuk kemajuan TIK Indonesia dan pertumbuhan ekonomi umumnya," kata Betti. Menurutnya, sejak Indonesia Go Open Source (IGOS) dideklarasikan pada 30 Juni 2004 Indonesia sudah muncul menjadi pemimpin dalam gerakan open source.

Sejumlah pakar dan praktisi dunia TIK khususnya open source yang hadir dalam konferensi ini antara lain: Sunil Abraham dari India, Krich Nasingkun dari Thailand, Muh Rosli bin Abd Razak dari Malaysia, Ko Hong Eng dari Sun Micro System, Ray Davies dari IBM, Matthias Merkle dari IntWEnt hingga Campbell O Webb dari Harvard University.

Selain itu sejumlah pakar open source Indonesia juga hadir seperti Onno W Purbo, I Made Wiryana, juga Indra Utoyo dari Telkom, Dr Aswin Sasongko dari Depkominfo.(Ant/OL-04)

Link to original article

For more details visit https://cis-india.org/news/open-source-peluang-tidak-terbatas-industri-tik-gcos-2009

Piracy Boils Down to Convenience

radha — 2011-04-02T15:15:27Z

Commercial Piracy is on the rise. But how big a role does money have to play in the piracy game was the question we asked those seated on either side of the proverbial fence.

“What started out as cassette piracy, several decades ago, has now become a flourishing business, thanks to the invention of CDs and DVDs,” says Mohan Chabria, proprietor, Anand Audio who goes on to add that piracy has drastically increased over the past few years.

“In the earlier days, conducting a raid was easy. There were some professional pirates who could be easily tracked down. Now, the numbers are vast, and it seems like a no-win situation for us. This results in a tremendous loss for the companies,” adds Mohan.

Advertising professional and author Milan Vohra believes that piracy boils down to convenience. “Piracy is about making life easier, especially when it comes to downloading stuff off the net. Personally, I don’t think I have done anything wrong when I download songs from a public site on the Internet and then transfer it onto another portable device.”

Piracy has more to do with economics than convenience for Sunil Abraham, Executive Director, Centre for Internet and Society. “We must remember that the problem came about mainly because the originals were far too expensive for the average person. The common practice today is to download everything and it is tough to eradicate that mindset. Most are not even aware of the laws surrounding piracy,” says Sunil. “It’s not the law,” disagrees Mohan, adding, “My problem is only with commercial piracy. What people do on the net does not affect us too much. It’s those living in rural areas and small towns, who aren’t even aware that they are buying pirated copies that matter. Most of our revenue comes from them,” he elaborates.

Milan and Sunil both agree that original copies must be made affordable and only then can commercial piracy decrease. Though, Mohan feels that audio companies are doing their best in terms of making copies affordable for the public. “We compiled a CD comprising 50 songs of a famous actor which we priced at Rs.35 per copy. Despite this, people went ahead and bought pirated copies for Rs.50. It was only later that we found out that these copies had 150 songs of the same actor, which is why they got preference over ours,” recollects Mohan and adds that there is no support from law enforcers as well. Sunil responds to this by saying that law enforcers are under constant pressure by other companies, whether legal or illegal, and hence they do not support copyright laws, mainly because they get caught in the constant tug-of-war.

So, is there any solution to eradicate or, at the very least, to control commercial piracy in India? Milan opines that the government needs to adopt a vigilante approach. Like, for instance, by providing a toll free number where people can call when they come across an instance of commercial piracy. “The only way to deal with the matter is to convince a consumer of piracy that there is no end-value to what he’s getting. The aim of copyright owners must be to ensure that copies are available to a larger mass and across different forms of technology,” she says. Mohan echoes the sentiment saying, “We request the government to provide us with a separate court and law enforcement officers who have specialised knowledge. Else, we need to start a thought-provoking campaign among both rural and urban consumers to convince them.”

“I would aim for a more sustainable product. Instead of a thought-provoking campaign, there should be some sort of collaboration. For a consumer, a pirate is a friend and both the copyright owner as well as the consumer needs to be kept happy. In order for that to happen, business holders must stop looking at ancient methods to curb the menace and instead try to get revenues from the new technology,” concludes Sunil.

For more details visit https://cis-india.org/news/piracy-boils-down-to-convenience

Present, tense: Future classrooms

radha — 2011-04-02T14:11:51Z

An article by Nishant Shah in the December issue of Teacher Plus - the magazine for the contemporary teacher.

In the world of education, the emergence of Wikipedia – an online, user generated, knowledge production referencing system – has drawn strong battle lines. The divide is fairly well drawn between those who swear by Wikipedia and those who swear at it. On the one hand are the students and teachers (more students than teachers) who look upon the democratic modes of knowledge production, the easy access to information, and the multiple perspectives that get embedded in the global system of producing knowledge, as one of the most revolutionary moments in the history of teaching and research in the world. On the other hand are the teachers and students (more teachers than students) who grow green in the face, pointing out the errors and problems within Wikipedia, often layering their objections with much more complex problems of plagiarism, lack of research ethics and absence of rigour.

Especially in classrooms, where students often bring in information retrieved from Wikipedia to cope and engage with their curricula, there seems to be a strained sense of tension where the students are increasingly depending upon Wikipedia (or other such user generated knowledge production spaces) for their first introductions to different knowledges, and the teachers, used to the sacredness of books and library based research, feel a sense of despair at the click-copy-paste cultures that the students bring to the classrooms. This tension between the students and the teachers, and the concern over authenticity and accuracy, is symptomatic of a much larger changing relationship between students and teachers within academia in emerging information societies.

While it is possible to, almost infinitely, perpetuate these debates, there is a certain transformative moment which is being lost in the cacophony that emerges from both the sides trying to prove their points, and often delving into pointless, albeit intelligent, chatter. It is this moment that I am interested in articulating, because it captures, for me, a change in the learning-teaching environments in classrooms that is not very clearly articulated in the Wikipedia (or at a much larger level, Internet) and education debates.

The classroom, across cultures and geographies has been marked by a romantic imagination of being a hallowed space of elevated learning and knowledge. While this is indeed true, it is necessary to place the classroom in another more pragmatic context of Knowledge production industries and services. While there are often certain intangible and affective bonds of faith between the teacher and the students, it is necessary to remind ourselves that the classroom is essentially a site of knowledge industries, where certain information, knowledge and skills are transferred from the teacher – who serves as the access point to relevant data – to the students who need to be trained and taught into becoming possessors of knowledge.

And it is this particular relationship that the Internet technologies are changing – this hitherto accepted role of the teacher as the bearer of knowledge and the student as a recipient of the same. I want to look at three particular ways in which Wikipedia and other similar spaces have challenged our understanding of the classroom and the teacher-student relationship in the traditional classrooms.

Wikipedia, which is at the centre of the debates, is actually more demonstrative of this changing knowledge structure because of its contours as well as the larger aesthetics and politics it embodies. In the world of Wikipedia, there are no hierarchies of knowledge dependent upon personal credentials or antecedents. All contributors, are, instead, sorted on the basis of their skill for research, writing, and providing evidence. More often than not, an article on Wikipedia is a collaborative effort which plays on the strengths of many different collaborators. Each contributor is not expected to be a proficient scholar with all the required skills. Instead, different contributors take on different roles and help in producing collaborative knowledge. Such a system of knowledge production challenges the dominant understanding of knowledge production and contribution, especially in the school and university set-ups, which are contingent upon individual genius and comprehensive skills.

A space like Wikipedia thus, produces not only a level field of learning, collaborating and sharing knowledge, which is often at logger-heads with the classrooms as we know them, it also leads to a new flow of knowledge. In traditional classroom conditions, the teacher is envisioned as an expert and the flow of information is meant to be one-way, imitating a broadcast model that earlier technologies like print and cinema have embraced. With Wikipedia, there is a shift from education to learning. Everybody on Wikipedia is imagined to be a valuable person who pools his/her skills into a common database, from which knowledge is now produced and perfected. This dismantling of the teacher figure, the placing of the teacher in a condition of learning rather than teaching is the source of much anxiety that internet technologies bring forth. The recognition that the experiences, the skills, and the information that the students have are equally, if not more valuable, in the process of knowledge production and dissemination, is a significant shift in our understanding of the classroom.

The last point that I want to touch upon is the way in which the accepted role of curricula is challenged with the emergence of such easy access to different knowledge systems. For younger users of technology, who are being exposed to alternative voices, politics of dissent and a wider horizon of theory and practice, the prescribed curriculum becomes often restrictive and sometimes redundant. Because information is now easily available, the premium is on knowledge – abilities to analyze, sift, research and thinking through questions – thus changing the role of teachers, especially in schools. Many teachers are often faced with situations where the students have more information at their finger tips than is in the text-book or indeed, is available to the teacher around a particular area. In such instances, new forms of coping with curriculum, novel ways of understanding classroom pedagogies, and creative ways of incorporating the students’ experiences and information in the teaching practices need to be developed.

There is no denying the fact that the emergence of internet technologies are leading to different crises in the classrooms. However, instead of formulating it in binaries – virtual classroom versus physical classroom, Wikipedia versus Encyclopaedia Britannica, Information versus Knowledge, etc. – it is more fruitful to examine the ways in which these technologies are helping us revisit the classroom as one of the most crucial sites of the knowledge industries, and questioning many concepts and ideas that we had taken for granted in our existing education and teaching systems.

The author is the Director – Research at The Centre for Internet and Society, Bangalore. He is currently working with the Networked Higher Education Initiative on a project on technology and education on networked campuses in India. He can be reached at itsnishant@gmail.com.

Link to the original article

For more details visit https://cis-india.org/news/present-tense-future-classrooms